Prodi Pendidikan Geografi FKIP UMP dan BPBD Banyumas Kolaborasi Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

/in /by

Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) terus berperan aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di wilayah Banyumas. Dalam proyek Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS) yang didanai oleh Kemendikbud-Ristek 2024, Prodi Pendidikan Geografi FKIP UMP bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah awal pengembangan materi ajar kebencanaan yang berbasis kearifan lokal.

FGD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, guru, dan tim peneliti dari UMP. Ketua tim peneliti sekaligus Ketua Konsorsium Disaster Resilience for Vital Education and Community Empowerment (DRIVE-UP), Dr. Anang Widhi Nirwansyah, M.Sc., menegaskan pentingnya integrasi pembelajaran kebencanaan ke dalam kurikulum pendidikan.

“Kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan edukasi berbasis masyarakat. Penting bagi kami untuk memastikan bahwa pembelajaran kebencanaan relevan dengan kondisi lokal dan mencakup kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Banyumas,” ungkap Dr. Anang.

Hasil FGD ini akan menjadi landasan pengembangan materi ajar kebencanaan yang lebih komprehensif. Selain itu, Prodi Pendidikan Geografi FKIP UMP juga berencana melakukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari mitigasi bencana.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi sekolah tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang berbasis komunitas,” tutup Dr. Anang Widhi Nirwansyah, M.Sc.

Dalam FGD yang dipimpin oleh Dr. Sriyanto, M.Pd., terungkap kekayaan kearifan lokal masyarakat Banyumas dalam mitigasi bencana, khususnya terkait erupsi Gunung Slamet. Situs budaya, ritual, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun menjadi bukti adaptasi masyarakat terhadap ancaman bencana.

“Kearifan lokal adalah aset penting yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membangun kesadaran mitigasi bencana di masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai lokal ini, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih bermakna dan relevan,” ujar Dr. Elly Hasan Sadeli, M.Pd., Dekan FKIP UMP.

Kolaborasi UMP dan BPBD Banyumas bertujuan menghasilkan materi ajar yang tidak hanya berbasis ilmiah tetapi juga memperkaya wawasan siswa tentang kearifan lokal. Materi ajar ini akan diuji coba di sejumlah sekolah di Banyumas sebagai upaya menjadikan sekolah pusat edukasi kebencanaan.

Dijelaskan, Beberapa poin penting dari FGD meliputi Pembelajaran Kontekstual. Materi ajar harus relevan dengan budaya dan kondisi setempat. Integrasi Kearifan Lokal: Modul ajar akan memasukkan elemen kearifan lokal untuk meningkatkan daya tarik dan kebermaknaan pembelajaran. Peran Sekolah, Sekolah harus menjadi garda terdepan edukasi mitigasi bencana. Kolaborasi Multistakeholder: Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan akademisi menjadi kunci pengurangan risiko bencana.(awn/tgr)

PGPAUD UMP Gelar Visiting Lecture, Ajak Mahasiswa Praktik Pembelajaran IPA Interaktif

/in /by
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menggelar kuliah tamu bertajuk visiting lecture dengan menghadirkan ahli di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Susilawati, M.Pd., dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau. Acara yang berlangsung di kampus UMP ini bertujuan untuk membekali mahasiswa PGPAUD dengan keterampilan dan pengetahuan tentang pembelajaran IPA yang interaktif untuk anak usia dini.
Ketua Program Studi PGPAUD UMP, Dr. Labib Sajawandi, M.Pd., menjelaskan bahwa kuliah tamu ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari praktik pembelajaran IPA yang menyenangkan dan berbasis kreativitas.
“Pada kegiatan ini, mahasiswa PGPAUD UMP dari seluruh angkatan belajar mengenai pembelajaran IPA di PAUD. Praktik secara langsung sudah dilakukan, seperti membuat hologram dari mika, dan media interaktif lainnya,” ujar Dr. Labib saat dikonfirmasi di Purwokerto, Selasa (19/11).
Beliau juga menekankan pentingnya kreativitas dalam pengajaran IPA di PAUD, agar anak-anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna.
“Harapannya, mahasiswa yang hadir dapat memiliki keterampilan mengajarkan IPA secara interaktif dengan media yang nyata, karena anak-anak belajar melalui pengalaman konkret. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam menyelenggarakan pembelajaran sains yang membuat anak-anak lebih antusias,” tambahnya.
Kuliah tamu ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam praktik langsung, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan media pembelajaran sederhana namun efektif. Salah satu contohnya adalah pembuatan hologram dari bahan sederhana seperti mika, yang menarik perhatian anak-anak sekaligus mempermudah pemahaman konsep-konsep IPA.
Susilawati, M.Pd., sebagai narasumber utama, turut memberikan inspirasi bagi mahasiswa PGPAUD dalam menyusun metode pembelajaran IPA yang kreatif. Beliau menekankan bahwa pembelajaran IPA di PAUD harus dirancang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini, yang cenderung belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan.
Acara ini merupakan bagian dari upaya PGPAUD UMP untuk mencetak calon guru PAUD yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan dunia pendidikan modern. Melalui kegiatan seperti ini, UMP terus berkomitmen memberikan pengalaman pembelajaran yang inovatif dan berbasis praktik nyata, demi menciptakan generasi guru yang kreatif dan profesional.(sta/tgr)

Guru PAUD Menantikan Kebijakan yang Lebih Berpihak di Bawah Asta Cita Prabowo

/in /by

Ratusan ribu guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia, berharap ada secercah harapan pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada era kepemimpinan Prabowo – Gibran, harapannya ada realisasi peningkatan keadilan terhadap guru PAUD.

Dosen PGPAUD FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Irfan Fatkhurohman MPd menyampaikan, pada aspek kebijakan, sejauh ini negara baru berfokus pada peningkatan kualitas guru PAUD.

Kompetensi guru harus bergelar sarjana atau S1. Tetapi pada aspek kesejahteraan, kebijakan negara belum mendorong kesejahteraan secara memadai.

“Masih banyak guru PAUD yang bekerja dengan keikhlasan di luar nalar kemanusiaan. Tugas mulia sebagai guru yang merawat dan mendidik, belum mendapatkan perhatian. Terutama dari segi kesejahteraan,” katanya, Selasa (12/11/2024).

Pendidikan anak usia dini, merupakan fondasi dalam pembentukan dan persiapan generasi unggul Indonesia di masa yang akan datang.

Individu yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial adalah modal awal bangsa ini dalam melahirkan calon pemimpin negeri.

Pendidikan anak usia dini menjadi dasar pada masa ‘Golden Age’ perkembangan dan pertumbuhan sebagai bekal kehidupan dari berbagai aspek.

“Guru PAUD punya semangat meningkatkan kualitas pendidikan dan meraih gelar S1. Meskipun terdapat kebijakan RPL bagi guru PAUD dengan masa kerja tertentu, mereka masih mengalami kebimbangan terkait pembiayaan kuliah. Di sisi lain, gaji mereka seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini membuat mereka terkadang harus mencari pekerjaan tambahan atau beasiswa non-pemerintah untuk meraih gelar S1. Karena beasiswa pemerintah yang tersedia, seringkali tidak dapat diakses karena faktor usia para guru,” kata dia.

Irfan menyampaikan, terdapat delapan visi atau Asta Cita dalam program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi program Asta Cita, peningkatan kesejahteraan guru termasuk dalam Asta Cita ke 4 yang memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan.

Dalam turunannya akan terus menyediakan beasiswa bagi guru, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru PAUD. Kemudian mengangkat guru menjadi ASN.

Ini menjadi angin segar, minimal dalam bentuk keberpihakan lewat sebuah visi yang dapat berjalan untuk kesejahteraan guru PAUD.

“Data Dapodik mencatat jumlah guru PAUD sekitar 460.204 orang, di mana sekitar 225.500 atau 48,7% belum memiliki gelar S1 dan pengetahuan bidang PAUD yang memadai. Perlu langkah strategis, agar terjadi keseimbangan antara kebijakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Sejatinya, harapan guru-guru PAUD se-Indonesia dapat menjadi kenyataan di era Presiden Prabowo Subianto. Meningkatkan penghargaan dan gaji guru PAUD yang masih menerima upah relatif rendah .

Meningkatkan profesionalisme guru PAUD melalui pelatihan, sertifikasi, serta program peningkatan kualitas pendidikan dan pengakuan terhadap profesi guru PAUD.

“Selain itu, kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru PAUD. Seperti pengangkatan guru PAUD menjadi ASN atau sejenisnya, serta pemberian beasiswa program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) PGPAUD,” katanya.

Guru PAUD Menantikan Kebijakan yang Lebih Berpihak di Bawah Asta Cita Prabowo. (12 November 2024). Diakses pada November 17, 2024 dari artikel: https://serayunews.com/guru-paud-menantikan-kebijakan-yang-lebih-berpihak-di-bawah-asta-cita-prabowo

Pengamat pendidikan: Perlu kajian matang jika UN kembali diterapkan

/in /by

Jika memang perlu diterapkan kembali, pemerintah perlu memastikan bahwa UN tidak menjadi satu-satunya penilaian, apalagi untuk menentukan kelulusan.

Purwokerto (ANTARA) – Pengamat pendidikan Dr Elly Hasan Sadeli menilai perlu kajian dan pertimbangan matang jika Ujian Nasional (UN) kembali diterapkan sebagai ujian terstandar yang menentukan kelulusan siswa dan seleksi penerimaan peserta didik baru.

“Kemarin saya melihat Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ada upaya memberlakukan kembali Ujian Nasional. Tentu dalam perspektif saya bahwa kembalinya Ujian Nasional ini bisa menjadi isu yang kompleks, dan saya yakini akan melahirkan pro dan kontra,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan beberapa aspek bisa dianalisis dari rencana penerapan kembali UN, antara lain dampak dari kualitas pendidikan, kesiapan sekolah, dan kesiapan siswa.

Selain itu, kata dia, harus dilihat pula bagaimana relevansi UN sebagai alat evaluasi pendidikan di era modern.

“Jadi yang pasti ada yang pro dan ada yang kontra meskipun mungkin beberapa guru setuju, beberapa guru tidak setuju. Bahkan menurut saya, yang paling banyak tidak setuju itu pasti siswa,” kata Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) itu.

Kendati demikian, dia mengakui Ujian Nasional merupakan salah satu alat ukur standar pendidikan, sehingga rencana pemberlakuan kembali UN diprediksi didasari oleh kebutuhan untuk memastikan standar nasional pendidikan.

Ia mengatakan hal itu disebabkan dengan adanya UN, pemerintah seperti punya instrumen untuk mengevaluasi dan membandingkan capaian siswa di berbagai wilayah Indonesia.

“Ini tentu saja bisa membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kesenjangan kualitas pendidikan kita yang memang belum merata. Namun, pertanyaannya apakah UN ini alat ukur terbaik untuk tujuan, nah ini yang masih dipertanyakan terutama dengan adanya metode penilaian alternatif seperti Asesmen Nasional,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, Asesmen Nasional dilakukan untuk mengukur tiga hal yang meliputi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Akan tetapi, kata dia, Asesmen Nasional tersebut tidak dijadikan satu-satunya alat untuk melegitimasi siswa itu lulus atau tidak lulus.

“Kritik saya terhadap UN itu karena fokusnya lebih kepada hasil. Nah, ini tentu saja bisa mengurangi kualitas pembelajaran,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, guru dan siswa atau peserta didik kemungkinan lebih cenderung mengutamakan persiapan UN daripada pemahaman mendalam terhadap materi tertentu.

Oleh karena itu, muncul istilah kegiatan belajar mengajar hanya untuk kepentingan tes atau pembelajaran yang difokuskan pada soal-soal ujian.

Menurut dia, hal itu mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terbatas pada materi yang akan diuji, sehingga mengurangi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa serta mengurangi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah.

“Kemudian kesiapan infrastruktur dan guru harus diperhatikan karena kita tidak bisa pukul rata, sementara di berbagai wilayah infrastukturnya tidak merata seperti ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi,” katanya,

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan ketidaksetaraan peluang siswa untuk sukses di UN, sehingga pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Dengan demikian jika UN akan dijadikan sebagai satu-satunya alat ukur kelulusan, kata dia, tentu harus disiapkan lebih dulu infrastuktur dan gurunya agar merata.

“Juga harus diperhatikan dampak psikologis pada siswa karena UN dapat meningkatkan stres pada siswa terutama jika UN menjadi satu-satunya alat penentu kelulusan,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan evaluasi pendidikan di banyak negara tidak hanya bertumpu pada satu tes atau ujian akhir yang seragam.

Bahkan saat sekarang, kata dia, sistem pendidikan di beberapa negara maju sudah mulai bergeser ke arah asesmen yang berbasis pada kompetensi, yang lebih menilai kemampuan praktis siswa dalam menghadapi kehidupan nyata.

“Mungkin kita bisa mengadopsi seperti itu meskipun memang UN bukan sesuatu yang keliru, karena merupakan alat ukur yang paling gampang untuk menentukan kelulusan,” katanya.

Terkait dengan hal itu, Elly mengatakan pemberlakuan kembali UN memerlukan pertimbangan yang matang dalam relevansinya untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional, terutama di tengah perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan modern.

“Jika memang perlu diterapkan kembali, pemerintah perlu memastikan bahwa UN tidak menjadi satu-satunya penilaian, apalagi untuk menentukan kelulusan,” katanya menegaskan.*

Pengamat pendidikan: Perlu kajian matang jika UN kembali diterapkan. (5 November 2024). Diakses pada November 05, 2024 dari artikel: https://www.antaranews.com/berita/4443929/pengamat-pendidikan-perlu-kajian-matang-jika-un-kembali-diterapkan